Membangun Fondasi Pendidikan Dasar dari Usia Dini

Tags : dapodik
Date :14 Maret 2019

Mendikbud mengajak semua dinas pendidikan mengoptimalkan anggaran pendidikan. Sistem zonasi merupakan strategi jangka panjang untuk menciptakan pemerataan pendidikan nasional

Di sela-sela kunjungannya ke wilayah Jawa Tengah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Prof. Dr. Muhadjir Efendy, M.A.P, berkesempatan mengunjungi acara Sinkronisasi Program Sekolah Dasar Tahun 2019 tahap II, yang digelar di The Sunan Hotel, Solo, pada Selasa, 12 Maret 2019.

Acara Sinkronisasi, yang berlangsung selama 3 hari (11-13 Maret 2019), dihadiri oleh para pejabat dinas pendidikan dari berbagai daerah. Pada kesempatan ini, Mendikbud kembali mengingatkan bahwa prioritas pembangunan pada tahun 2019 adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo.

Karena itulah, Kemendikbud akan mengoptimalisasi anggaran fungsi pendidikan, dengan berkoordinasi dengan kementerian lainnya dan melakukan sinkronisasi dalam pemanfaatkan anggaran agar lebih tepat sasaran. Apalagi, menurut Mendikbud, dalam nota keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, pagu anggaran Kemendikbud tahun 2019 dipatok Rp 35,98 triliun atau turun 9,11 persen dibandingkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp 39,59 triliun. Pos anggaran Kemendikbud yang dipangkas adalah program pendidikan dasar dan menengah sebesar Rp 4,22 triliun.

Berdasarkan catatan nota keuangan, pengurangan anggaran itu disebabkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan dialihkan dari Kemendikbud ke pos dana alokasi khusus (DAK) agar pelaksanaannya lebih efektif. Selain itu, perbaikan sarana dan prasarana sekolah menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR dan daerah melalui DAK. “Meskipun anggaran berkurang, kita tetap harus mengoptimalkannya untuk pembangunan pendidikan nasional,” tegas Mendikbud.

Salah satu pembangunan pendidikan nasional dimulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD). Dalam arsitektur pembangunan pendidikan, PAUD diibaratkan oleh Mendikbud seperti membuka lahan. Setelah itu, baru digali fondasinya, yaitu di tingkat sekolah dasar. Fondasi dari beton itu belum cukup, harus diperkuat dengan kolom dan sloof, yang diibaratkan prosesnya berada di tingkat SMP. Karena itulah, SD dan SMP termasuk cakupan pendidikan dasar. Sedangkan, di tingkat SMA/SMK, para siswa disiapkan untuk mampu bekerja atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Pendidikan dasar di Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara-negara lain, terutama di negara maju, karena konsep pendidikan dasar belum dirombak dari sisa-sisa pembangunan pendidikan masa lalu, yang menekankan pada pemberantasan buta huruf. “Kita harus merekonstruksi basic pendidikan dimulai dari usia dini, bahkan pra natal (ketika anak dikandung), “ jelas Mendikbud.

Di berbagai daerah tertinggal dan miskin, banyak anak-anak yang terlahir dengan mengalami _stunting_ atau kekurangan gizi, sehingga berpengaruh pada kemampuan intelektualnya. Meskipun fisiknya kuat, otaknya kurang mendapat asupan gizi yang baik, sehingga sulit untuk bisa mengikuti proses pendidikan.

Tak hanya itu, rendahnya mutu pendidikan di berbagai daerah juga menjadi persoalan besar pendidikan nasional. Untuk mengatasi masalah ini, menurut Mendikbud, harus diselesaikan dengan pendekatan mikroskopis, bukan makroskopis. “Menyelesaikan masalah itu harus dalam skala kecil, tapi tidak kehilangan peta besarnya,” ungkap Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Salah satu caranya, menurut Mendikbud, pemerintah menerapkan sistem zonasi. Tujuannya untuk menciptakan pemerataan mutu pendidikan. Dengan sistem inilah, semua pejabat pendidikan di daerah harus menyelesaikan persoalan pendidikan di wilayahnya.. “Jika semuanya bergerak bersama-sama, maka kita sudah ikut membantu menyelesaikan persoalan pendidikan secara nasional, “ jelasnya.

Mendikbud kembali mengingatkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban memberikan layanan pendidikan secara merata. Tanpa diskriminasi, tanpa eksklusifitas dan tanpa menimbulkan rivalitas sekolah. Karena itu, semua anak yang berada dalam zonasi tertentu harus tertampung di sekolah negeri. Jadi, tidak perlu ada lagi seleksi penerimaan siswa baru. “Test dibutuhkan hanya untuk mengenal potensi siswa,” ujarnya.

Dengan sistem zonasi, tidak perlu ada lagi yang disebut sekolah favorit atau sekolah model. Guru yang berada di sekolah favorit harus dipindahkan ke sekolah lain secara bergilir, sehingga mutu pendidikan bisa merata. Bahkan, Mendikbud mengusulkan guru harus siap ditugaskan ke daerah 3T, maksimal pengabdian 2 tahun. “Sistem zonasi tidak mungkin terlaksana dengan baik, jika tidak dilakukan redistribusi guru,” jelasnya. (Kholis/ditpsd)

 

sumber : http://ditpsd.kemdikbud.go.id