Raqan Susunan Perangkat Daerah Aceh Selatan Disahkan – Informasi Aceh Selatan yang Meng-Global

Raqan Susunan Perangkat Daerah Aceh Selatan Disahkan

Rancangan Qanun (Raqan) Kabupaten Aceh Selatan tentang Nomenklatur Susunan Perangkat Daerah telah disahkan menjadi Qanun dalam rapat Paripurna Khusus DPR Kabupaten Aceh Selatan di Gedung Dewan, Tapaktuan, Selasa (15/11) malam.

Rapat dibuka sekira pukul 20.00 WIB dan ditutup menjelang tengah malam itu, dipimpin langsung Ketua DPRK Aceh Selatan T. Zulhelmi dan didampingi Wakil Ketua Syahril dan Mulyadi serta dihadiri 23 dari 30 jumlah anggota DPRK seluruhnya dan dinyatakan memenuhi qorum.

Hadir dalam rapat Paripurna khusus DPK Aceh Selatan tersebut antara lain Bupati Aceh Selatan H.T Sama Indra, SH, Sekdakab Aceh Selatan H. Nasjuddin, SH,MM, para Asisten Setdakab dan para kepala SKPK lingkup Pemkab Aceh Selatan. Sementara dari unsur Forkompimda tidak tampak hadir.

Lima Fraksi dilembaga legislative tersebut masing-masing Fraksi Partai Aceh (PA), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKP Indonesia dan Fraksi Amanat Persatuan Indonesia (API) serta Fraksi Mandiri dalam pendapat akhirnya menyatakan menyetujui raqan dimaksud untuk di tetapkan sebagai Qanun Aceh Selatan.

Pengesahan tertuang dalam Keputusan DPRK Aceh Selatan nomor 17 tahun 2016 tentang persetujuan atas rancangan qanun kabupaten Aceh Selatan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Aceh Selatan.

Persetujuan dan Pengesahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Aceh Selatan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang perangkat daerah serta instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 061/2911/SJ/2016.
Anggota Badan Legislasi Zamzami, ST melaporkan raqan tersebut telah dibahas antara Badan legislasi DPRK Aceh Selatan dengan tim Pemkab Aceh Selatan 20 Oktober lalu dan selanjutnya telah pula difasilisasi dan mendapat persetujuan dari Gubernur Aceh.

Raqan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang sahkan DPRK meliputi ;
1. Sekretariat Daerah Tipe A
2. Sekretariat DPRK Tipe C
3. Inspektorat Daerah Tipe A
4. Badan Perencana Pembangunan Daerah ( Bappeda) Tipe A
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A
6. Badan Kepegawaian dan pengembangan SDM Tipe B
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A
8. Dinas Kesehatan Tipe A
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B
11. Satuan Polisi pamong Praja dan WH Tipe C
12. Dinas Sosial Tipe B
13. Dinas P3A dan Keluarga Berencana Tipe A
14. Dinas Pangan Tipe C
15. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A
16. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tipe A
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tipe A
18. Dinas Perhubungan Tipe B
19. Dinas Komunikasi,Informasi dan Persandian Tipe B
20. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tipe A
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B
22. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B
24. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B
25. Dinas Pertanian Tipe A
26. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B
27. Dinas Pariwisata Tipe C
28. Dinas Syariat Islam
29. Dinas Pendidikan Dayah
30. Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)
31. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
32. Sekretariat Majelis Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
33. Sekretariat Baitul Mal
34. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
35. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
36. Dinas Pertanahan
37. Sekretariat Dewan Pengurus KOPRI
38. 18 Kecamatan dalam kabupaten Aceh Selatan Tipe A

Dalam kesempatan itu Bupati Aceh Selatan HT. Sama Indra, SH, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih yang setinggi-setingginya kepada Pimpinan dan anggota DPRD Aceh Selatan terutama badan legislasi yang telah bekerja sama dan memberikan masukan pemikiran positif dalam rapat-rapat pembahasan rancangan qanun tentang penyusunan organisasi perangkat daerah yang berguna dalam rangka penyelenggaran dan perbaikan tata kerja pemerintahan kabupaten Aceh Selatan .

“ Produk hukum yang lahir dari Paripurna ini dapat menjadi pedoman dan dasar hukum bagi penyelenggaraan Pemerintah kabupaten Aceh Selatan kedepan, sehingga untuk mencapai kabupaten Aceh Selatan yang baik dalam tatanan kehidupan dan pembangunan dapat terwujud,” ujar Bupati dalam pidatonya. (qrt).

Sumber : http://www.acehselatankab.go.id

Leave a comment

Your email address will not be published.


*