Penegak Hukum Diminta Hentikan Proyek Tanpa Izin Amdal – Informasi Aceh Selatan yang Meng-Global

Penegak Hukum Diminta Hentikan Proyek Tanpa Izin Amdal

Tapaktuan. Yayasan Gunung Hutan Lestari (YGHL) meminta kepada aparat penegak hukum di Aceh Selatan segera menghentikan proses pekerjaan proyek yang tidak dilengkapi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di daerah itu.

Sebab keberadaan sejumlah proyek tersebut selain mengancam kelestarian lingkungan hidup dan kelangsungan kehidupan manusia juga mengancam kelestarian biota laut seperti ikan dan terumbu karang.

“Kami meminta penegak hukum segera menghentikan pekerjaan proyek-proyek tersebut. Sebelum timbul dampak yang merugikan daerah dan masyarakat,” kata Direktur Eksekutif YGHL Sarbunis kepada wartawan di Tapaktuan, Rabu (20/12).

Menurut dia, sejumlah pekerjaan proyek yang dikerjakan sejak empat tahun terakhir tidak dilengkapi izin Amdal tersebut mayoritasnya berada di Kecamatan Tapaktuan.

Di antaranya adalah pembangunan perkantoran pemerintah di puncak gunung yang diberi nama puncak gemilang di Desa Lhok Bengkuang, Tapaktuan.

Termasuk pembangunan tanggul pengaman pantai alun-alun Kota Tapaktuan dan Masjid Terapung di Taman Pala Indah (eks reklamasi pantai Tapaktuan).

Hal itu, sambung Sarbunis, diketahui pihaknya setelah berkoordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan beberapa waktu lalu. Diperoleh informasi bahwa tak satu pun pekerjaan proyek tersebut mengantongi izin Amdal. Namun pihak dinas berdalih bahwa, kebijakan mengeluarkan izin Amdal sejak tahun 2017 ke bawah langsung ditangani pihak provinsi bukan pihak kabupaten/kota.

Untuk memastikan hal itu lagi, YGHL bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh telah menyurati pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh beberapa waktu lalu meminta dokumen Amdal terhadap pekerjaan sejumlah proyek di Aceh Selatan.

“Dari sejumlah pekerjaan proyek yang kami pertanyakan, sejauh ini pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh baru menanggapi terkait pembangunan proyek pengaman pantai alun-alun Tapaktuan sumber APBK-P Aceh Selatan tahun 2017,” papar Sarbunis.

Melalui surat yang ditandatangani langsung Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh Saminuddin dilayangkan 21 November 2017 lalu kepada Plt Direktur Eksekutif Daerah Walhi Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh jelas menyebutkan bahwa pembangunan proyek pengaman pantai alun-alun Kota Tapaktuan yang berada di Kecamatan Tapaktuan tidak memiliki izin Amdal.

“Dari sejumlah pekerjaan proyek yang kami pertanyakan, baru satu yang telah ditanggapi oleh pihak dinas. Namun berdasarkan informasi dan data-data yang kami himpun, terhadap pekerjaan sejumlah proyek lainnya juga tidak mengantongi izin Amdal,” ungkap Sarbunis.

Menurut Sarbunis, khusus terhadap pekerjaan proyek pengaman pantai alun-alun Kota Tapaktuan dan Masjid Terapung jelas-jelas telah menyalahi atau bertentangan dengan undang-undang lingkungan hidup. Sebab, pembangunan proyek tersebut dilakukan persis diatas terumbu karang yang berjarak dari bibir pantai mencapai 30 – 50 meter. Seharusnya jika proyek tersebut dibangun untuk pengaman pantai seharusnya dibangun persis dibibir pantai bukan justru mencolok ke dalam laut.

“Kami tidak menghambat kebijakan pembangunan Aceh Selatan khusus Kota Tapaktuan, tapi langkah ini wajib dilaksanakan Pemkab Aceh Selatan untuk menghindari timbulnya kasus hukum tentang lingkungan hidup di kemudian hari,” pungkasnya. (hendri z)

Sumber : http://www.medanbisnisdaily.com

4 Comments

  1. Anjing menggongong
    Kafilah berlalu
    Penegak Hukum itu benar
    Kasusnya bukan KKN
    Sedari dulu ceritera Lingkungan
    Tolong dibuktikan kasus lingkungan yg mana anda yg telah berhasil anda compelint secara di ekskusi penegak hukum secara Yuri dist
    By kus

  2. Ingat khabar :

    http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/02/03/144965/kerusakan-terumbu-karang-di-aceh-selatan-mengkhawatirkan/

    yang di salahkan “masyarakat”

    khabar ini :

    http://www.acehselatan.info/wp/?p=222

    Siapa yang harus di salahkan, dan kalau tidak merasa bersalah silakan diteruskan pekerjaannya, ngak ada yang larang kok, dan ngak ada yang berani memprotes kok, biarkan kan jadi saksi untuk anak cucu kami bahwa di tanah ini dulu ada trumbu karang yang bagus yang menjadi sumber nutrisi.

  3. sebelum koment silakan berkunjung dulu ke :

    http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12248

    atau yang lebih cocoknya di :

    http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=14282

    Itu semua hasil peneltian para ahli.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*